Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu Kajian Mendalam

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang menyebut pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi, adalah suatu hal yang baik. Namun, Dasco menegaskan, perlu juga kajian mendalam mengenai emisi karbon tersebut.   

"Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya baik, tapi memang kita nanti perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon, " ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu kepada awak media, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2021).   

Baca juga: Jelang Perayaan Natal, Koramil 10/Wuryantoro Bersama Polsek Bersihkan Lingkungan Gereja

Hal itu karena, persoalan emisi, menurut Dasco bukan hanya menyangkut persoalan Indonesia saja yang terkena dampaknya. Melainkan, masalah lingkungan ini juga berdampak bagi dunia luar.

“Karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia luar, " tambah politisi Partai Gerindra itu.   

Baca juga: Hujan Deras di Palabuhanratu, Agay: Kami Sekarang Lagi Bersih-Bersih Kantor Kelurahan Palabuhanratu, Ade Gempar: Dua Warung Jebol

Diketahui, dalam pertemuan bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) pada Selasa (2/11/2021), Menteri Siti mengungkapkan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.   

“Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi, ” jelas Menteri Siti sebagaimana dikutip dari akun sosial media resminya, Facebook, yang dikutip media pada Jumat (5/11/2021).   

Baca juga: Personel Gabungan Lakukan Penertiban di Wilayah Kecamatan Pabean Cantian

Menurut Menteri Siti dalam pernyataannya, memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena, menurutnya, setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar (UUD) untuk melindungi rakyatnya. (rdn/sf)