Penembakan di Papua, Dave Akbarshah Fikarno Minta Pemerintah Segera Buat Markas Militer Permanen

    Penembakan di Papua, Dave Akbarshah Fikarno Minta Pemerintah Segera Buat Markas Militer Permanen
    Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno

    JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyoroti penembakan kelompok KKB yang menewaskan 10 orang. Ia mendorong pemerintah segera membentuk markas militer secara permanen di Papua untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

     

    Menurutnya, langkah itu diperlukan karena kondisi di Papua yang masih terjadi ancaman dari kelompok separatis sehingga membuat situasi mencekam seperti kejadian penembakan di Kampung Nogolait, Nduga, Papua yang menyebabkan 10 orang tewas.

     

    “Saya mendorong dibentuk markas-markas militer di Papua bersifat permanen seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan pos jaga militer, " kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Di Mana Kehadiran Negara?, " di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

     

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, selama ini Satuan Tugas (Satgas) yang ada di Papua sifatnya temporer atau sementara dengan masa tugas sekitar 6-12 bulan sehingga kurang maksimal dalam melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat. Dave berharap dengan keberadaan markas militer secara permanen, akan terbangun ikatan batin yang kuat dengan masyarakat di Papua sehingga dapat memperkuat dan membangun kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

     

    "Markas militer bersifat permanen itu agar terjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat sehingga saling memperkuat dan membangun kecintaan pada NKRI, " ujarnya.

     

    Dave menambahkan, berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang terus dilakukan terutama korbannya adalah masyarakat sipil seperti ustad, pendeta, dan tokoh agama. Menurut dia, kekerasan tersebut terus berulang tidak ada hentinya namun justru mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. 

     

    "Mereka bersembunyi bahwa yang dilakukan KKB bukan terorisme namun pejuang kebebasan, memperjuangkan hak-hak yang tertindas, " katanya. Ia menilai, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu penegakan hukum pada pihak-pihak yang mendukung tindakan KKB secara logistik, dana, peralatan, intelijen dan lain-lain.

     

    "Kita lihat secara fakta dan data, seperempat masyarakat di Papua masih di bawah tingkat kemiskinan, literasi masih rendah apalagi di daerah pegunungan. Itu yang menjadi alasan kenapa masih ada konflik yang menyebabkan pertempuran dan pembunuhan, " ujarnya. (tn/aha) 

    dave akbarshah fikarno dpr ri komisi i golkar
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Aplikasi Gaji Karyawan Terbaik Talenta by...

    Artikel Berikutnya

    Kembali ke Jerman Setelah Kecewa Hidup di...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Irjen Pol Ahmad Luthfi; Jadi Polisi itu bukan sekedar Profesi namun salah satu jalan untuk mengabdi
    Dir Polairud Polda NTB Cek Kesiapan Personil Ops Puri Agung 2024 di Pos Bangsal
    DPR Apresiasi Jenderal Sigit Atas Penghargaan Bagi Satrio 
    Polresta Magelang Kawal Perjalanan Bhikkhu Thudong Menuju Mendut
    Polri Siap Amankan Welcoming Dinner Delegasi World Water Forum ke-10 di GWK

    Ikuti Kami