Updates.
JAKARTA - Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa tetap mengakses BBM subsidi sekaligus menerima bantuan sosial (bansos).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mercy Chriesty Barends menyampaikan hal ini saat rapat dengan Kementerian Keuangan yang membahas subsidi BBM di ruang Banggar DPR RI, Senin (12/9/2022). "Persoalan subsidi energi menjadi pergumulan kami di Komisi VII dari waktu ke waktu. Dan memang seperti memakan buah simalakama. Jadi, menambah subsidi berurusan dengan ruang fiskal APBN. Mengurangi subsidi walau ditambah bantalan, masyarakat miskin kita masih cukup besar. Dan pasti akan terjadi gejolak yang luar biasa."
Mercy melanjutkan, penyelesaian subsidi BBM dari hulu ke hilir berarti membutuhkan semua lini untuk bekerja, dari sektor energi sampai sosial. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, perlu reformasi subsidi yang dilakukan pemerintah dalam mengakses BBM subsidi. Misalnya, untuk mengakses BBM ini tidak harus dengan cara online, tapi juga perlu offline. Apalagi, di daerah 3T yang sulit mengakses MyPertamina.
"Saya setuju penyelesaian ini harus dari hulu ke hilir. Terkait reformasi subsidi ini kami tetap menawarkan pilihan offline dan online. Jadi, tidak bisa semuanya dilakukan dengan pendekatan online. Sementara di daerah 3T yang listriknya ada di hari-hari tertentu, bahkan di beberapa daerah belum sama sekali, sangat tidak mungkin melakukan subsidi dengan pendekatan online, " ungkap Mercy.
Legislator dapil Maluku itu, menyerukan agar subsidi energi harus berkeadilan. Semua lapisan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. "Ini juga terkait dengan energi yang berkeadilan untuk semua masyarakat. Jadi skema apapun itu, harus tepat di masyarakat, tepat sasaran dengan alokasi yang tepat, " tandasnya. (mh/aha)
Uce Saepudin 
Agung widodo 
HermanDjide 
Afrizal 
Syafruddin Adi 
BUMNAG.CO.ID